Recent Posts

LightBlog

Saturday 19 October 2019

Teori Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

October 19, 2019 0


BAB I
PENDAHULUAN


A.    Latar Belakang
Ilmu Ekonomi Regional atau ilmu ekonomi wilayah merupakan salah satu dari cabang ilmu ekonomi yang membahas mengenai unsur perbedaan potensi satu wilayah dengan wilayah lain. Wilayah merupakan suatu area yang mempunyai arti (meaningful) karena adanya masalah-masalah yang ada didalamnya khususnya masalah yang menyangkut sosial ekonomi atau wilayah dengan batasan-batasan tertentu. Perkembangan ekonomi suatu daerah tidak terlepas dari daerah di sekitarnya. Dengan ilmu ini kita bisa lebih mudah mengetahui data dari suatu wilayah melalui data sekunder, data sekunder sendiri merupakan data kuantitatif berupa angka yang menghimpun mulai dari data penduduk, tingkat pendapatan dalam satu wilayah, potensi ekonomi, tingkat kemajuan industri, keterampilan dari tenaga kerja sendiri, dan lain-lain. Jadi dengan data tersebut kita tidak perlu untuk survei langsung ke tempat lokasi yang bersangkutan. Ilmu Ekonomi Regional tidak bisa berdiri sendiri, ketika ilmu ini dipakai, maka secara tidak langsung akan berkesinambungan dengan ilmu lainya. Misalnya ketika kita berada dalam bidang pertanian, pasti kita akan membutuhkan ilmu pertanian. Imu Ekonomi Regional masuk ke Indonesia pada tahun 1970-an yang dilatar belakangi oleh kesadaran pemerintah akan pentingnya pembangunan ekonomi daerah sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh ahli ekonom Walter Isard pada tahun 1956, maka dari itu penulis akan membahas mengenai teori pertumbuhan wilayah.

B.     Rumusan Masalah
1.    Bagaimana teori basis ekspor Richardson?
2.    Bagaimana model pertumbuhan Interregional?
3.    Bagaimana kebijakan umum pengembangan wilayah?
4.    Bagaimana strategi pengembangan sektor produksi?

C.    Tujuan Pembahasan
1.    Untuk mengetahui teori basis ekspor Richardson.
2.    Untuk mengetahui model pertumbuhan Interregional.
3.    Untuk mengetahui kebijakan umum pengembangan wilayah.
4.    Untuk mengetahui pengembangan sektor produksi.

BAB II
PEMBAHASAN

A.  Teori Basis Ekspor Richardson
Teori basis ekspor dikembangkan dalam kerangka ilmu ekonomi regional. Penganjur pertama teori ini adalah Tiebout. Teori ini membagi kegiatan produksi atau jenis pekerjaan yang terdapat di dalam satu wilayah atas pekerjaan dasar (basis) dan pekerjaan service (nonbasis). Kegiatan basis adalah kegiatan yang bersifat exogenous artinya tidak terikat pada kondisi internal perekonomian wilayah dan sekaligus berfungsi mendorong tumbuhnya jenis pekerjaan lainnya. Sedangkan pekerjaan service (nonbasis) adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah itu sendiri. Oleh karena itu, pertumbuhannya tergantung kepada kondisi umum perekonomian wilayah tersebut. Artinya, sektor ini bersifat endogenous (tidak bebas tumbuh). Pertumbuhannya tergantung kepada kondisi perkonomian wilayah secara keseluruhan. Perbedaan pandangan antara Richardson dan Tiebout dalam teori basis adalah Tiebout melihatnya dari sisi produksi sedangkan Richardson melihatnya dari sisi pengeluaran.
       Walaupun teori basis ekspor adalah yang paling sederhana dalam membicarakan unsur-unsur pendapatan daerah, tetapi dapat memberikan kerangka teoretis bagi banyak studi empiris tentang multiplier regional. Jadi, teori ini memberikan landasan yang kuat bagi studi pendapatan regional walaupun dalam kenyataannya perlu dilengkapi dengan kebijakan lain agar bisa digunakan sebagai pengatur pembangunan wilayah yang komprehensif.
Pada mulanya teori basis ekspor hanya memasukkan ekspor murni ke dalam pengertian ekspor. Akan tetapi, kemudian orang membuat definisi ekspor yang lebih luas. Ekspor tidak hanya mencakup barang atau jasa yang dijual ke luar daerah tetapi termasuk di dalamnya barang atau jasa yang dibeli orang dari luar daerah walaupun transaksi itu sendiri terjadi di daerah tersebut.[1] Kegiatan lokal yang melayani pariwisata adalah pekerjaan basis karena mendatangkan uang dari luar daerah. Demikian pula kegiatan lokal di perkotaan seperti restoran, bengkel, usaha grosir, dan swalayan yang melayani orang dari luar daerah adalah pekerjaan basis. Asrama militer biasanya juga dikategorikan sebagai pekerjaan basis karena mereka dibayar oleh pemerintahan pusat. Jadi pada pokoknya, kegiatan yang hasilnya dijual ke luar daerah atau mendatangkan uang dari luar daerah adalah kegiatan basis sedangkan kegiatan service (nonbasis) adalah kegiatan yang melayani kebutuhan masyarakat di daerah itu sendiri, baik pembeli maupun sumber uangnya berasal dari daerah itu sendiri.
Teori basis ekspor membuat asumsi pokok bahwa ekspor adalah satu-satunya kegiatan dimana peningkatan ekspor saja yang dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah karena sector-sektor lain terikat peningkatannya oleh peningkatan pendapatan daerah. Sektor lain hanya meningkat apabila pendapatan daerah secara keseluruhan meningkat. Jadi, satu-satunya yang bisa meningkat secara bebas adalah ekspor. Ekspor tidak terikat di dalam siklus pendapatan daerah. Asumsi kedua ialah bahwa fungsi pengeluaran dan fungsi impor bertolak dari titik nol sehingga tidak akan berpotongan (intercept).
Model teori basis ini sangat sederhana sehingga mempunyai kelemahan. Kelemahan teori basis antara lain adalah sebagai berikut.
1.      Menurut Richardson, besarnya basis ekspor adalah fungsi terbalik dari besarnya suatu daerah. Artinya, makin besar suatu daerah, ekspornya semakin kecil apabila dibandingkan dengan total pendapatan, demikian pada impornya.
2.      Ekspor jelas bukan satu-satunya faktor yang bisa meningkatkan pendapatan daerah.[2] Ada banyak unsur lain yang dapat meningkatkan pendapatan daerah seperti bantuan dari pemerintah pusat, investasi dari luar, dan peningkatan produktivitas masyarakat.
3.      Dalam studi atas suatu wilayah maka multiplier basis yang diperoleh adalah rata-ratanya dan bukan perubahannya. Menggunakan multiplier basis rata-rata untuk proyeksi seringkali menghasilkan hasil yang keliru apabila ada tendensi perubahan nilai multiplier dari tahum ke tahun.
4.      Beberapa pakar berpendapat bahwa apabila pengganda basis digunakan sebagai alat proyeksi maka masalah time-lag (masa tenggang) harus diperhatikan. Masa tenggang berarti penggandaan tidak berlangsung secara cepat, yaitu dibutuhkan waktu antara terjadinya kenaikan ekspor (sektor basis) dengan respons sektor nonbasis. Ada pakar yang mengatakan hal ini dapat diatasi dengan menghitung pengganda basis dengan menggunakan data time-series selama tiga sampai lima tahun.
5.      Ada studi lainnya yang menunjukkan bahwa ada wilayah yang tetap berkembang pesat walaupun ekspor wilayah relative kecil. Pada umumnya hal ini hanya dapat terjadi di wilayah yang terdapat banyak ragam kegiatan dan satu kegiatan saling membutuhkan terhadap produk dari kegiatan lainnya.[3]
https://drive.google.com/file/d/1VUzTnPAIbvDhDuKJm6vdtP041rPWTG3n/view?usp=sharing

B.    Model Pertumbuhan Interregional
Model ini adalah perluasan dari materi teori basis ekspor, yaitu dengan menambahkan faktor-faktor yang bersifat eksogen. Selain itu, model basis ekspor hanya membahas daerah itu sendiri tanpa memperhatikan dampak dari daerah tetangga, itulah sebabnya dinamakan model interregional. [1]
Teori ini dikembangkan oleh Harry W. Richardson (1978). Berbeda dengan basis ekspor yang mengasumsikan export sebagai exogenous variable, maka dalam model interregional ini, exsport diasumsikan sebagai faktor yang berada dalam system (endogeneous variable) yang ditentukan oleh perkembangan kegiatan perdagangan antar wilayah. Selanjutnya, kegiatan perdagangan antar daerah tersebut dibagi atas barang konsumsi dan barang modal. Disamping itu, agar analisa menjadi lebih realistis, maka pada model antar regional ini dimasukkan unsur pemerintahan yang di tampilkan dalam bentuk penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah serta kegiatan investasi sesuai dengan prinsip ekonomi Keynes.[2] Dengan memanipulasi rumus pendapatan yang dikemukakan pertama kali oleh Keynes, merumuskan model interreginal sebagai berikut.
Sumber-sumber perubahan pendapatan regional meliputi:
1.    Perubahan pengeluaran otonom (misalnya investasi dan pengeluaran pemerintahan)
2.    Perubahan tingkat pendapatan suatu daerah atau beberapa daerah lain yang berada dalam suatu system yang akan terlihat dari perubahan ekspor daerah
3.    Perubahan salah satu di antara parameter-parameter model (hasrat konsumsi marginal, koefisien perdagangan interregional, atau tinkat pajak marginal).[3]


https://drive.google.com/file/d/1VUzTnPAIbvDhDuKJm6vdtP041rPWTG3n/view?usp=sharing

Tags # ekonomi # ekonomi pembangunan # ekonomi regional Continue Reading
By di No comments:
Label: , , ,

PERENCANAAN PEMBANGUNAN (I)

October 19, 2019 0

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Di dalam ekonomi terdapat banyak sekali cabang keilmuannya, salah satunya adalah ilmu Ekonomi Perencanaan Pembangunan. Kali ini yang akan kita bahas secara lebih spesifik adalah pada bagian perencanaan ekonomi, harga bayangan, serta evaluasi proyek dan analisa biaya hasil. Tujuan adanya ketiga bahasan yang telah disebutkan sebelumnya ini antara lain adalah untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi; untuk mengevaluasi dampak suatu proyek pada pendapatan nasional; serta untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu proyek beserta cara-cara penyempurnaan lebih lanjut, dan membantu dalam pengambilan keputusan investasi yang tepat untuk mencapai alokasi sumber secara optimal.

B.     Rumusan Masalah

1.      Apa yang dimaksud dengan Perencanaan Ekonomi?
2.      Apa yang dimaksud dengan Harga Bayangan?
3.      Apa yang dimaksud dengan Evaluasi Proyek dan Analisis Biaya Hasil?


C.     Tujuan Pembahasan

1.      Mengetahui apa yang dimaksud dengan Perencanaan Ekonomi.
2.      Mengetahui apa yang dimaksud dengan Harga Bayangan.
3.      Mengetahui apa yang dimaksud dengan Evaluasi Proyek dan Analisis Biaya Hasil.



BAB II

PEMBAHASAN

A.     PERENCANAAN EKONOMI


Pengertian Perencanaan Ekonomi
Di dalam kepustakaan ekonomi, istilah perencanaan ekonomi  dipergunakan sangat lentur. la sering dikelirukan dengan komunisme, sosialisme atau pembangunan ekonomi. Setiap betuk campur tangan pemerintah dalam urusan ekonomi ditafsirkan juga sebagai perencanaan. Meskipun pemerintah dapat melakukan campur tangan sekalipun tanpa membuat suatu rencana. lalu apakah perencanaan itu? Perencanaan adalah teknik, cara untuk mencapai tujuan,tujuan untuk mewuiudkan maksud dan sasaran tertentu yang telah ditentukan sebelumnya dan telah dirumuskan dengan baik oleh Badan Perencanaan Pusat. Tujuan tersebut mungkin untuk mencapai sasaran sosial, politik atau militer. Karena itu,  persoalannya bukan antara rencana dan tidak ada rencana, tetapi persoalannyaa adalah antara berbagai macam rencana.[1]
Kebutuhan Perencanaan di Negara Terbelakang
Salah satu tujuan di Negara terbelakang adalah untuk meningkatkan laju pembangunan ekonomi. Kemampuan menabung rendah karena tingkat pendapatan yang rendah pula disamping kecenderungan mengkonsumsi yang tinggi. Akibatnya, laju investasi rendah sehingga mengakibatkan modal kurang dan produktivitas rendah. Dasar demikian timbulnya perencanaan di negara seperti itu adalah untuk memperbaiki dan memperkuat mekanisme pasar. Mekanisme pasar di negara terbelakang belum lagi sempurna. karena ketidakpastian dan ketidakbiasaan dengan mekanisme seperti itu. jadinya sebagian besar perekonomian terdiri dari sektor nonuang. Pasar produk, faktor, uang dan modal tidak terorganisasi sebagaimana mestinya.
Kebutuhan pengembangan sektor pertanian bersama-sama dengan sektor industri timbul dari kenyataan bahwa pertanian daIam industri saling menentukan. Reorganisasi pertanian akan melepaskan tenaga buruh surplus yang dapat diserap oleh sektor industri. Pembangunan pertanian juga penting untuk memasok kebutuhan bahan mentah sektor industri tersebut.[2]
Perencanaan pembangunan sangat diperlukan untuk menyerahkan kemiskinan bangsa. Perencanaan merupakan satu-satunya jalan yang terbuka bagi negara terbelakang untuk menaikkan pendapatan nasional dan pendapatan perkapita untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan untuk meningkatkan kesempatan kerja untuk pembangunan yang menyeluruh dan untuk mempertahankan kemerdekaan nasional yang baru saja dimenangkan.
 Perumusan Rencana dan Syarat-yarat Perencanaan yang Berbasil
Perumusan dan keberhasilan suatu rcncana memerlukan hal- hal sebagai berikut:
1. Komisi Perencanaan. Prasyarat pertama bagi suatu rencana adalah pembentukan suatu komisi perencanaan yang harus diorganisasi dengan cara yang tepat ia harus dibagi ke dalam sejumlah bagian dan subbagian di bawah para ahli seperti ahli ekonomi, ahli statistik, insinyur dan sebagainya yang handal dengan berbagai aspek perekonomian.
2. Data Statistik. Perencanaan yang kuat mempersyaratkan adanya survei yang menyeluruh terhadap sumber potensial dan sumber yang ada di suatu negara serta segala kekurangannya.
3. Tujuan rencana tersebut dapat menetapkan tujuan-tujuan berikut: meningkatkan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita; memperluas kesempatan kerja; mengurangi ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan dan pemusatan kekuatan ekonomi menaikkan produksi pertanian industrialisasi perekonomian, mencapai pembangunan, wilayah berimbang, mencapai swasembada dan sebagainya.
 4. Penetapan Sasaran dan Preorita Problem berikumya adalah menetapkan sasaran dan  priortas untuk mencapai tuiuan yang ditentukan dalam rencana. Sasaran dan prioritas tersebut harus global dan sektoral.
5. Mobilisasi Sumber. Suatu renana menempatkan pembiayaan sektor negara yang akan menjadi dasar mobilisasi  sumber sumber yang perlu. Ada beraneka ragam sumber ekternal dan internal yang dapat digunakan untuk membiayai suatu rencana.
6. Keseimbangan Dalam Rencana Suatu rencana harus menjamin keseimbangan yang tepat dalam perekonomian. kalau tidak.,akan muncul kelangkaan atau surplus pada waktu rencana berjalan. Harus ada keseimbangan antara tabungan dan investasi, antara penawaran barang yang tersedia dan permintaan atas barang tersebut, antara kebutuhan tenaga keria dan penyediaannya.
7. Administrasi yang efesien dan tidak korup. Administrasi yang kuat, efisien dan tidak korop adalah syarat mutlak keberhasilan perencanaan. Tetapi di sinilah biasanya terkurangnya Negara terbelakang .Lewis menganggap administrasi yang kuat. baik dan tidak korup sebagai syarat pertama bagi keberhasilan suatu rcncana.
8.  Kebijaksanaan pembangunan yang tepat. Pemerintah harus menetapkan kebijaksanaan pembangunan yang tepat demi berhasilnya rencana pembangunan dan untuk menghindari kesulitan yang mungkin  timbul dalam proses. 
9. Ekonomi dalam administrasi setiap usaha harus dibuat berdampak ekonomis dalam administrasi. Khususnya dalam pengembangan bagian-bagian kementrian dan pemerintahan.
10. Dasar Pendidikan Administrasi yang bersih dan efisien memerlukan dasar pendidikan yang kuat. Supaya perencanaan berhasil haruslah diperhatikan standar moral dan etika rakyat.
11. Teori konsumsi Menurt Prof. Galbraith , suatu syarat penting perencanaan pembangunan modern adalah bahwa ia mempunyai teori konsumsi. Negara terbelakang tidak harus mengikuti pola konsumsi negara maju.
12. Dukungan masyarakat Dukungan masyarakat merupakan faktor penting bagi keberhasilan rencana di dalam suatu negara demokratis. Perencanaan memerlukan dukungan luas dari rakyat.  Peencanaan ekonomi harus di atas kepentingan golongan, tetapi pada saat yang sama, ia harus memperoleh persetujuan semua golongan. [3]

Perencanaan dengan Komando (Direction) Dan Perencanaan dengan Rangsangan (lnducement)
Prof. Lewis  menggambarkan perbedaan antara perencanaan dengan komando dan perencanaan dengan rangsangan dalam rangka mobilisasi sumber bagi pencapaian rencana.
1.      Perencanaan Dengan Komamlo
Perencanaan dengan komando merupakan bagian integral dari masyarakat sosialis sosialis uni soviet. Perencanaan tidak menghendaki adanya liberalisme. Di situ ada satu penguasa pusat yang merencanakan, mengatur dan memerintahkan. Perencanaan seperti itu bersifat menyeluruh dan mencakup keseluruhan perekonomian. Sebagaimana Large menyatakan:  Sepaniang menyangkut sektor sosialis, rencana nasional merupakan perintah yang mengikat. Sasaran rencana nasional dan penyediaan keuangannya merupakan perintah untuk dilaksanakan oleh berbagai kementrian dan  perusahaan yang berada di bawah daulatannya.
2.Perencanaan Dengan Rangsangan
Perencanaan dengan rangsangan merupakan perencanaan demokmtis. Ia berarti merencanakan dengan cara memanipulasi pasar. Tidak ada keharusan, tetapi ajakan. Ada kebebasan usaha, kebebasan konsumsi, dan kebebasan produksi. Tetapi  kebebasan  ini tunduk pada pengendalian dan pengaturan pemerintah. Rakyat diajak berbuat dalam cara tertentu melalui berbagai langkah fiskal dan moneter. Jika badan perencanaan  hendak mendorong produksi suatu komoditi, ia dapat memberikan subsidi kepada perusahaan. Dan jika ia menemui kelangkaan barang di pasar ia dapat melakukan pengendalian harga dan penjatahan. Dalam rangka meningkatkan laju pembentukan modal, badan pcrencana kemudian dapat melakukan investasi negara dan atau mendorong investasi swasta. la dapat mengambil kebijaksanaan moneter yang sesuai  dan pada saat yang sama menetapkan kebijaksanaan perpaiakan yang mendorong investasi dan mengurangi  konsumsi.[4]
 Perencanaan Keuangan dan Perencanaan Fisik
1. Perencanaan keuangan
Keungan merupakan kunci pokok perencanaan ekonomi. Jika keuangan tersedia secara memadai, sasaran fisik gampang dicapai. Tetapi bila sumber keuangan tertentu tidak ada, jangan harap rencana dapat diselesaikan dengan baik. Disamping itu, perencanaan keuangan penting dalam rangka menghapuskan kepincangan, antara penawaran dan permitaan dan untuk menghitung biaya dan hasil berbagai proyek. Umpama komisi perencanaan india menunjukkan bahwa hakikat perencanaan keuangan adalah untuk memastikan apakah permintaan dan penawaran bertemu dalam suatu cara yang memanfaatkan kemampuan fisik sepenuh mungkin tanpa perubahan besar dan tak terduga pada struktur harga.
2.      Perencanaan fisik

Perencanaan fisik adalah suatu usaha untuk menjabarkan usaha pembagunan dalam arti alokasi faktor dan hasil produk sehingga memaksimalkan pendapatan dan pekerjaan. Keseimbangan fisik hanya dapat dicapai melalui penilaian yang tepat pada hubungan antara investasi dan output, koefisien investasi dengan demikian dapat dihitung. Koefisien ini menunjukkan jumlah investasi dan juga komposisi investasi tersebut dalam artian sebagai barang yang dibutuhkan dalam rangka memperoleh kenaikan output suatu produk dengan jumlah tertentu.[5]
   
Perencanaaan Perspektif dan Perencanaan Tahunan
Kata perencanaan mengacu pada perencanaan jangka panjang di mana sasaran panjang ditentukan terlebih dahulu, misal jangka panjaang waktu 15, 20, atau 25 tahun. Menurut Komisi Perencanaan India rencana perspektif adalah cetak biru pembangunan yang harus dilaksanakan dalam jangka panjang namun bukan berarti satu rencana untuk keseluruhan jangka waktu 15 atau 20 tahun. Pada kenyataannya rencana perspektif dalam jangka panjang ini harus dibagi dalam beberapa rencana jangka pendek 4, 5 atau 6 tahun. Lebih baik melakukan rencana jangka pendek dari pada rencana jangka panjang karena kalau rencana jangka pendek lebih mudah untuk melihat masa depan rencana tersebut. Karena itulah bisanya rencana jangka panjang dibagi kedalam beberapa rencana jangka pendek. Rencana 5 tahun kemudian di pecah menjadi rencana tahunan dan dibagi kembali dalam rencana regional dan rencana sektoral. Dimana rencana regional meliputi wilayah, distrik,lokal yang selanjutnya dipecah menjadi rencana sektoral untuk pertanian, industri, perdagangan luar negeri, transportasi dan lain sebaginya. Rencana sektoral dibagi kembali menjadi beberapa rencana seperti rencana untuk bahan makan, besi dan baja maupun ekspor dan lainnya. Semua rencana dan subrencana dikaitkan dengan rencana perspektif. Dimana rencana perspektif adalah rencana jangka panjang dan rencana serta subrencana yang sedang berjalan merupakan penunjang penting yang disebutkan pertama kali untuk rencana jangka panjang tersebut.
Tujuan pokok rencana perspektif adalah untuk meletakkan landasan bagi rencana jangka pendek, sehingga masalah-masalah jangka panjang yang harus diselesaikan dalam jangka panjang dapat mempertimbangkan dalam rencana jangka pendek.[6]
Kelemahan perencanaan perspektif[7]:
1.      Rencana tidak luwes, karena penyesuaian yang diperlukan terhadap perubahan yang tidak terduga atau perbaikan atas kesalahan tidak dapat dilaksanakan dan adaptasi perbaikan yang dilakukan cenderung mendadak di sela-sela periode rencana. Jadi secara administratif perencanaan tidak efektif.
2.      Secara psikologis, dalam hal kewajiban merevisi rencana kalau tidak ditentukan secara formal akan melemahkan semangat. Sebagi contoh di India sesudah tahun 1957, ketika penguasa menerbitkan peryataan kontradiktif, keadaan tersebut meyebarkan kebingungan, senisme dan sikap meyerah terhadap bisnis. Perencanaan yang lebih fleksibel dapat mencegah salah hitung mengenai kebtuhan devisa dan kesalahan dalam penanganan izin impor pada permulaan periode ini.


Perencanaan Indikatif dan Perencanaan Imperatif
Perencanaan indikatif berlaku di Perancis. Perencaan jenis ini tidak bersifat wajib tetapi luwes. Sistem perencaan di Perancis terhindar dari masalah tersebut karena pelaksanaan rencana nasional didasarkan pada prinsip desentralisasi atau dikenal dengan perencanaan lunak (indikatif) yang berbeda dengan perencanaan imperatig atau perencanaan yang menyeluruh. Perencanaan indikatif adalah ekonomi campauran ala Perancis dan berbeda dengan tipe perencanaan yang berlaku pada ekonomi campuran lainnya di dunia. Di dalam ekonomi campuran, sektor swasta dan sektor negara bekerja bersama.
                  Dalam perencanaan imperatif, semua kegiatan dalam perekonomian diatur oleh negara, terdapat pengawasan menyeluruh pada sektor produksi. Keseluruhan sumber dipakai semaksimal mungkin dalam rangka memenuhi sasaran rencana dimana badan perencanaan menentukan hal-hal kecil seperti jumlah yang akan diinvestasikan pada masing-masing sektor, penetapan harga produk dan faktor, dan jenis serta kuantitas produk yang akan diproduksi. Karena adanya ketidakluwesan pada perencanaan ini maka jika ada satu masalah pada satu sektor akan berpengaruh pada keseluruhan perekonomian yang tidak dapat segera diatasi. Jika manajer industri tidak melaksanakan rencana produksi sebagimana mestinya, produksi merosot dan merusak seluruh proses produksi dalam perekonomian. Perencanaan ini dilaksanakan di Cina, dan Rusia. [8]

Perencanaan Demokratif dan Perencanaan Totaliter
        Perencanaan demokratif mengandung arti perencanaan di dalam negara demokrasi. Berdasarkan beberapa ahli ekonomi seperti Hayer dan Lipman perencanaan bertentangan dengan demokrasi. Hayer mengatakan “apa yang dijanjikan kepada kita sebagai jalan menuju kebebasan pada kenyataanya adalah jalan raya menuju perbudakan”, tetapi yang dimaksud Hayer disini adalah perencanaan totaliter yang bersifat menyeluruh. Di dalam perencanaan totaliter atau otoriter ada pengawasan dan komando dari pusat mengenai kegiatan ekonomi sesuai dengan rencana tunggal. Ada perencanaaan dengan komando dimana konsumsi, produksi dan distribusi semuanya diawasi oleh negara. Didalam perencanaan otoriter penguasa perencana merupakan badan tertinggi, ia menetapkan sasaran, skema, alokasi, metode dan prosedur pelaksanaan rencana. Didalamnya sama sekali tidak ada oposisi. Rakyat harus menerima dan melaksanakan rencana tersebut apa adanya, dimana kekuatan politik dipopularisasikan dan kehidupan sosial diatur. Jadi tidak ada kebebasan demokratif. Tetapi ada ahli lain yang berpendapat bahwa “masyarakat terencana dapat menjadi masyarakat yang jauh lebih bebas dari tatanan liberal yang harus menghentikannya”
Dasar ideologi dalam perencanaan demokratif adalag filsafat pemerintah demokratif. Rakyat dilibatkan dalam setiap langkah perumusan dan pelaksaan rencana. Rencana demokratif ditandai dengan dimungkinkannya konsultasi secara luas antara berbagai perusahaan negara dan persahaan swasta pada tahab persiapan. Dimana rencana akan dibahas dalam parlemen, dan badan legiflatif didalam forum-forum swasta. Rencana yang disiapkan oleh komisi perencanaan tidak diterima begitu saja, rencana tersebut dapat diterima atau ditolak oleh parlemen. Jadi rencana tidak dipaksanan kepada rakyat dari atas melainkan perencanaan dari bawah.[9]

Perencanaan Tetap (Fixed) dan Perencanaan Beruntun (Rolling)
Prof. Mydral adalah ahli ekonomi pertama yang menganjurkan perencanaan beruntun bagi negara terbelakang dalam bukunya Indian Economic Planning in its Broader Setting. Dalam perencanaan beruntun, setiap tahun disusun dan dilaksanakan tiga rencana baru. Pertama, rencana untuk tahun yang sedang berjalan yang meliputi anggaran belanjan tahunan dan anggarn devisa. Kedua, rencana untuk sejumlah tahun, dimana ada rencana tiga, empat atau lima yang diubah sesuai dengan kebutuhan perekonomian. Didalamnya terdapat teknik dan sasaran yang akan diikuti selama masa rencana bersama yang berhubungan dengan harga dan kebijaksanaan harga. ketiga, rencana perspektif  untuk 10, 15 tahun diajukan setiap tahun dimana tujuan semakin luas dituangkan dan kerangka pembangunan kerangka masa depan dapat diramalkan.
Karena keluwesannya rencana beruntun lebih realsitis dari pada rencana fleksibel. Didalam perencanaan beruntun sasaran fisik dan keungan dapat direvisi berdasarkan perubahan ekonomi dan perubahn alam seperti banjir, kekeringan, perang kenaikan harga dan sebaginya. Jadi perencanaan beruntun, mengkombinasikan keuntungan-keuntungan dari rencana perspektif dan rencana fleksibel.
Sedangkan perencanaan tetap meletakkan dengan pasti sasaran dan tujuan yang perlu dicapai selama periode rencana. Dalam hal ini perencanaan fisik ditetapkan bersama dengan pembiayaan keseluruhan. Sasaran fisik dan pembiayaan keungan  jarang diubah kecuali karena kedaan daruat.
  Keunggulannya, dalam mencapai tujuan telah ditetapkan sasaran dan prioritas secara ketat. Sasaran diniatkan agar sektor swasta dan negara dapat memenuhi sasaran yang ditetapkan dengan bekerja sama dan bersaing secara sehat.
Kelemahan dalam rencana ini lalai dalam memperhitungkan perubahan-perubahan  yang tidak terduda yang mungkin saja menimpa perekonomian selama jangka waktu repelita. Perubahan tersebut berupa perubahan alam maupun perekonomian yang ada di negara tersebut.[10]
 
Perencanaan didalam Kapitalisme dan Sosialisme
                 Perencanaan di bawah kapitalisme tidak disandarkan pada rencana yang terpusat (sentral plan). Dengan tidak adanya rencana maka alat-alat produksi dapat dimiliki secara privat dan produksi juga dilakukan oleh swasta, tidak direncanakan oleh pemerintah. Dimana harga pasar ditentukan oleh kekuatan pasar dan bukannya ditetapkan oleh pemerintah. Jadi didalam perencaan kapitalis, lembaga0lembaga milik swasta, perusahaan swasta dan mekanisme harga selalu bekerja. Dengan teus bekerjanya lembaga-lembaga swasta maka tidak ada perencaan menyeluruh dan perencanaan yang dilakukan pemerintah hanya dalam lingkup terbatas.
 Jadi perencanaan di dalam kapitalisme dibatsi oleh kegiatan pemerintah yang sifatnya mengatur agar terhindar dari inflasi, mencegah pemusatan monopoli, untuk menaikkan standar hidup rakyat, dan menciptakan kondisi demi kelancaran fungsi mekanisme harga dengan kadar persaingan memadai.
Perencanaan sosialis lebih unggul dari perencanaan kapitalis. Perencanaan kapitalis gagal menghasilkan efisiensi ekonomi, gagal menghindarkan pemborosan ekonomi, gagal mencegah praktik monopoli. Perencanaan sosialis memberikan efisiensi ekonomi yang lebih tinggi karena alat-alat produksi tidak diserahkan oleh kekuatan pasar, tetapi diawasi oleh badan perencanaan secara efisien. Tercipta kesejahteraan karena hampir tidak ada kesenjangan.[11]
    



untuk versi full dan dokumennya bisa download disini 

https://drive.google.com/file/d/102oI1zfJfPYqWiwCLF37ob2OWzBXews5/view?usp=sharing

Tags # ekonomi # hukum dagang Continue Reading
By di No comments:
Label: ,