sejarah hukum dagang

BAB I

PENDAHULUAN

A.      Latar Belakang

Pembangunan dalam bidang ekonomi, baik yang bergerak di sektor mikro maupun makro. Merupakan pembangunan yang ada di dalam negeri yang tidak dapat terpisahkan daripada intervensi pemerintah Inti permasalahan dari keterlibatan negara dalam aktivitas ekonomi bersumber pada politik perekonomian suatu negara. Munculnya corak sosial ekonomi dalam konsep Kedaulatan berkaitan dengan munculnya hukum yang mengatur transaksi di dalamnya. Dalam kaitan dengan cabang-cabang hukum yang beragam maka negara membuat hukum yang mengatur urusan tersebut. KUHD adalah produk yang dijadikan pedoman dasar untuk memutuskan suatu hukum yang berkembang di masyarakat.

Hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan. Hukum perdata diatur dalam KUH Perdata dan Hukum Dagang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Kesimpulan ini sekaligus menunjukkan bagaimana hubungan antara hukum dagang dan hukum perdata. Hukum perdata merupakan hukum umum (lex generalis) dan hukum dagang merupakan hukum khusus (lex specialis). Dengan diketahuinya sifat dari kedua kelompok hukum tersebut, maka dapat disimpulkan keterhubungannya sebagai lex specialis derogat lex generalis, artinya hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Sehingga dapat disimpulkan dari pasal 1 Kitab undang-Undang Hukum Dagang yang pada pokoknya menyatakan bahwa: “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seberapa jauh dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan, berlaku juga terhadap hal-hal yang disinggung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

B.       Rumusan Masalah

1.        Bagaimana sejarah dan perkembangan hukum dagang?

2.        Bagaimana kedudukan hukum dagang dalam hukum perdata?

C.      Tujuan Penulisan

1.        Untuk mengetahui sejarah dan perkembangan hukum dagang

2.        Untuk mengetahui kedudukan hukum dagang dalam hukum perdata

untuk versi fullnya download disini yaa